Penulis: Akhmad Ikraam, S.H., M.H.
Perkembangan ekonomi digital telah mengubah kedudukan data pribadi dalam aktivitas bisnis. Setiap transaksi melalui perdagangan elektronik, penggunaan aplikasi transportasi, pembayaran digital, hingga pendaftaran layanan menghasilkan informasi yang memiliki nilai ekonomi. Bagi perusahaan, data tersebut bukan sekadar informasi administratif, melainkan sumber strategis untuk menganalisis perilaku konsumen, menentukan target pasar, dan mengembangkan strategi pemasaran.
Fenomena ini menunjukkan bahwa data pribadi telah menjadi bagian penting dalam model bisnis modern. Melalui teknologi big data dan artificial intelligence, perusahaan dapat mengolah informasi konsumen untuk membentuk profil pengguna, memprediksi kebutuhan pasar, bahkan menentukan strategi penawaran produk secara individual. Namun, muncul persoalan mendasar: apakah perusahaan yang telah mengumpulkan data konsumen memiliki kebebasan penuh untuk memanfaatkannya demi kepentingan komersial?
Persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut privasi, melainkan juga batas kewenangan perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnis. Kasus kebocoran data Tokopedia pada 2020, yang diberitakan melibatkan dugaan kebocoran sekitar 91 juta akun pengguna, menjadi salah satu contoh nyata risiko pengelolaan data digital. Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa data yang memiliki nilai ekonomi juga dapat menjadi sumber kerugian ketika tidak dikelola secara aman dan bertanggung jawab.
Indonesia telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Pasal 20 mengatur bahwa pemrosesan data pribadi harus didasarkan pada dasar pemrosesan yang sah. Sementara itu, Pasal 16 menekankan prinsip pembatasan tujuan, transparansi, dan keabsahan pemrosesan. Artinya, perusahaan tidak dapat mengumpulkan dan menggunakan data secara bebas hanya karena konsumen telah menyetujui ketentuan penggunaan suatu aplikasi.
Dalam praktiknya, persetujuan konsumen sering kali diberikan melalui mekanisme menekan tombol setuju tanpa pemahaman yang memadai mengenai tujuan pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan posisi antara perusahaan sebagai pengendali data dan konsumen sebagai subjek data pribadi. Karena itu, persetujuan tidak boleh diperlakukan sekadar sebagai formalitas administratif, melainkan harus memenuhi persyaratan hukum dan diberikan berdasarkan informasi yang jelas.
Penguasaan perusahaan atas sistem dan basis data tidak berarti perusahaan memiliki hak kepemilikan mutlak atas data pribadi konsumen. Perusahaan memang dapat memanfaatkan data untuk kepentingan usaha, tetapi kewenangan tersebut dibatasi oleh hak subjek data pribadi dan kewajiban hukum yang berlaku. Dengan demikian, nilai ekonomi data tidak boleh menghilangkan perlindungan terhadap individu yang menjadi sumber informasi tersebut.
Pelindungan data pribadi juga seharusnya menjadi bagian dari Good Corporate Governance. Perusahaan perlu memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, pembatasan tujuan pemrosesan, serta sistem keamanan yang memadai. Kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi tidak cukup dipandang sebagai kewajiban administratif untuk menghindari sanksi, tetapi harus menjadi bagian dari strategi keberlanjutan bisnis.
Pemanfaatan data pribadi untuk kepentingan komersial merupakan aktivitas bisnis yang dapat dibenarkan sepanjang dilakukan berdasarkan hukum. Namun, kewenangan tersebut bukanlah kebebasan tanpa batas. Data pribadi dapat menciptakan keuntungan ekonomi, tetapi hak individu harus tetap menjadi batas dalam setiap aktivitas komersialisasinya. Dalam ekonomi digital, kepercayaan konsumen merupakan modal bisnis yang nilainya tidak kalah penting dibandingkan data itu sendiri.
